KUPANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Roy Riwu Kaho, menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun 2026. Ia menilai Pemkot belum menempatkan anggaran secara proporsional, terutama bagi OPD yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target PAD Kota Kupang untuk tahun 2026 ditetapkan mencapai Rp328 miliar, angka yang dinilai cukup ambisius. Karena itu, Roy menekankan perlunya kebijakan anggaran yang lebih realistis dan berimbang.
“Ketimpangan distribusi anggaran sangat besar. Harus ada keberimbangan, terutama bagi dinas yang berpotensi mendatangkan PAD,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang tersebut, Selasa (2/12/2025).
Roy mengungkapkan, alokasi anggaran untuk Dinas PUPR tahun 2026 dinilai terlalu besar, sementara sejumlah OPD mitra Komisi II seperti Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan justru mendapat alokasi minimal. Bahkan, beberapa OPD tersebut disebut kesulitan membiayai program strategis yang dapat mendorong ekonomi lokal dan menambah PAD.
Lebih jauh, Roy menyoroti peluang dari program nasional Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ia mendorong pemerintah melakukan intervensi anggaran yang lebih serius di sektor pertanian dan peternakan guna memastikan kebutuhan bahan baku MBG dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
“Program MBG itu peluang besar. Jika anggaran pertanian dan peternakan diperkuat, daerah bisa ikut bergerak dan masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain itu,Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp204 miliar dinilai tidak bisa menjadi alasan utama terjadinya ketimpangan anggaran. Roy menegaskan bahwa situasi tersebut seharusnya mendorong pemerintah lebih kritis dalam melihat potensi pendapatan.
“Pemotongan anggaran dari pusat hampir memukul seluruh OPD. Tapi bukan berarti distribusi anggaran harus timpang. Target PAD boleh besar, tetapi harus diikuti intervensi anggaran yang seimbang dan tepat sasaran,” pungkasnya. Onel (*R14)
