KUPANG – Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Posyandu kurang memadai, sehingga menjadi penghambat pelayanan di Posyandu Kamboja 16 Kelurahan Sikumana, Kota Kupang. Hal ini disampaikan Ketua Kader Posyandu Kamboja 16 Kelurahan Sikumana, Elisabeth Manilani Lelan pada saat kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang dari Partai NasDem, Neda Ridla Lalay di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Jumat 31 Oktober 2025.
Menurutnya, sarana dan prasarana yang saat ini dibutuhkan oleh Posyandu Kamboja 16 tersebut terdiri dari Kursi dan timbangan untuk balita.
“Posyandu Kamboja 16 sangat butuh kursi, karena posyandu yang dulu itu hanya Posyandu Balita, tapi sekarang sudah diganti dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Yang mana pelayanan Posyandu ILP lebih luas. Mulai dari pelayanan terhadap Balita, Ibu Hamil, Remaja dan Lansia. Sehingga sarana dan prasarana ini untuk mendukung kegiatan pelayanan posyandu, karena jumlah pengunjung di posyandu saat ini bertambah banyak. Sedangkan timbangan Balita milik Posyandu Kamboja 16 sudah rusak,” kata Elisabeth.
“Sudah hampir satu tahun, ketika waktu kegiatan posyandu tiba, Posyandu Kamboja 16 masih menggunakan kursi pribadi milik warga. Sedangkan untuk timbangan Balita yang rusak sudah diadakan dengan menggunakan dana sendiri,” jelasnya.
Selain itu ia juga mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kulang melalui Dinas Kesehatan harus bisa menaikan anggaran untuk dana operasional Posyandu ILP tersebut.
“Usulan kami ke Pemkot Kupang untuk dana operasional Posyandu ILP harus dinaikan. Karena alat timbangan yang kami pakai itu mengunakan batrai, sedangkan dana untuk ATK itu sendiri hanya bisa digunakan khusus biaya kertas foto copy pada saat kita buat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Sehingga bisaya ATK itu bisa dinaikan,” katanya.
Lanjut Elisabeth, jumlah Balita setiap tahun terus meningkat. Sehingga anggara untuk Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi Balita juga harus dinaikan.
“Anggaran untuk Balita ini juga harus dinaikan karena, pertimbangannya setiap tahun itu Balita terus bertambah. Dan selain itu menu ditentukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang sedangkan harga bahan diterus mengalami kenaikan,” katanya.
Ia berharap, usulan dari Posyandu Kamboja 16 yang sudah disampaikan kepada Dinkes Kota Kupang tersebut bisa dikawal oleh Ketua Fraksi Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang Neda Ridla Lalay.
“Kami sangat berharap ibu Neda bisa mengawal usulan kami, karena itu untuk kelancaran pelayanan posyandu,” pinta Elisabeth.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Kulang, Neda Ridla Lalay menyebutkan, Komisi IV adalah Komisi yang bermitra langsung dengan Dinkes Kota Kupang. Sehingga apa yang menjadi keluhan dari posyandu selama ini sudah lakukan pembahasan bersama Dinkes Kota Kupang ditingkat Komisi maupun rapat paripurna DPRD Kota Kupang.
“Apa yang menjadi keluhan dari posyandu saya sudah kawal dan dibahas dalam sidang rapat DPRD Kota Kupang bersama Pemkot Kupang. Pada saat sidang paripurna kemarin, pihak Pemkot Kupang sudah menyetujui untuk menaikan dana operasional Posyandu ILP. Seperti kenaikan insentif bagi Kader Posyandu dan tambahan anggara untuk ATK, ” jelasnya.
Menurut Srikandi Partai NasDem itu, menjadi kader Posyandu itu adalah pekerjaan yang mulia. Sehingga seluruh posyandu yang ada di Kecamatan Maulafa tersebut adalah bagian dari tanggung jawab dirinya.
“Seluruh posyandu yang ada di Kecamatan Maulafa adalah tanggung jawab saya, karena ini Daerah Pemilihan (Dapil) saya. Sehingga Kecamatan Maulafa menjadi skala prioritas bagi saya,” kata Neda.
“Yang bisa saya lakukan dengan keberadaan saya untuk Kecamatan Maulafa, saya akan lakukan, tapi yang melebihi dari pada itu adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, untuk Fraksi NasDem di DPRD Kota Kupang selalu mampu untuk melakukan koordinasi dengan Pemkot Kupang, karena Partai NasDem di DPRD Kota Kupang adalah Fraksi murni,” jelasnya. (*y3r)
