KUPANG – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang hari ini secara resmi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

​Pendapat akhir ini dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Elbert Manafe, dalam agenda sidang penyampaian akhir fraksi di Gedung DPRD Kota Kupang, Sabtu 22/11/2025

​Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kerja sama yang konstruktif antara Pemerintah Kota Kupang dan Badan Anggaran DPRD dalam menuntaskan pembahasan dokumen strategis ini.

Elbert Manafe menegaskan, perbedaan pandangan yang terjadi dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2026 ini semata-mata adalah wujud demokrasi yang sehat, dan didorong oleh satu tujuan: kepentingan masyarakat Kota Kupang.

​Meskipun memberikan dukungan, Fraksi Demokrat menyampaikan empat poin krusial sebagai catatan tegas dan dorongan serius bagi Pemerintah Kota dalam implementasi dan tindak lanjut anggaran 2026:

1. ​Antisipasi Pemotongan DTD: Fraksi Demokrat berharap adanya pemotongan anggaran Dana Transfer Daerah (DTD) tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan semangat dan kinerja Pemerintah. Peningkatan efisiensi, inovasi, dan efektivitas pelayanan publik harus menjadi fokus utama.

2. ​Tindak Lanjuti Catatan Badan Anggaran: Pemerintah didorong untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan-catatan penting yang telah dituangkan secara resmi dalam Laporan Badan Anggaran DPRD. Catatan ini harus menjadi pedoman utama dan tidak diabaikan dalam penyusunan final APBD.

3. ​Larangan Perubahan Anggaran Sepihak: Fraksi meminta perhatian serius kepada semua Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak melakukan perubahan atau pemindahan anggaran secara sepihak dari program dan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama dalam Keputusan Politik Dewan. Komitmen terhadap perencanaan awal harus dipertahankan.

4. ​Fokus Pembangunan Pro-Rakyat: Seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, memastikan alokasi APBD 2026 berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

​Fraksi Demokrat menyatakan dukungannya atas penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama hari ini dan berkomitmen penuh untuk terus mengawal proses anggaran selanjutnya hingga APBD 2026 disahkan dan diimplementasikan secara optimal, akuntabel, dan pro-rakyat. (*R14)