KUPANG – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Richard Odja meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menyiapkan strategi untuk mengatasi dampak efisiensi di tahun anggaran 2026.

Diketahui, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Kota Kupang bangkal dipangkas hingga Rp204 miliar. Dengan pemotongan ini, APBD Kota Kupang yang bergantung 70 persen dari TKD bakal mempengaruhi sejumlah program Pemerintah Kota Kupang.

“Ini bukan lagi kita bicara mitigasi, ini harus kita atasi, kehilangan Rp204 miliar ini kita susah,” tegasnya, saat diwawancarai, Senin, 24 November 2025.

Richard Odja menyebut, untuk mengatasi keterbatasan APBD tahun 2026, dirinya berharap Pemkot Kupang bisa memaksimalkan potensi yang dimilki Pemkot Kupang, mulai dari reklame, PBB dan juga PBG.

“Kita punya itu, menurut saya belum maksimal pengelolaanya. Harus tingkatkan pengelolaan. Banyak papan reklame yang belum tercatat dengan baik, dari laporan Bapenda juga kecil,” ujarnya.

Dirinya juga meminta Wali Kota Kupang untuk tegas dalam penerapan Persetujuan Bangun Gedung (PBG).

“Banyak masyarakat yang mau bayar PBG tapi mekanismenya rumit. Makanya saya minta Kepala Daerah bikin saja diskresi-nya, kita terbitkan PBG, kami di DPRD siap ikut tanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Kupang juga meminta Pajak Bumi dan Bangun (PBB-P2) dikelola dengan baik agar maksimal. “Kita buat ini juga untuk daerah, nanti juga akan kembali untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. (*R14)