KUPANG – Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyatakan persetujuannya atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, persetujuan ini disertai dengan delapan catatan kritis yang tegas, berfokus pada potensi tekanan fiskal dan perlunya efisiensi penganggaran yang harus segera direspons oleh Pemerintah Kota Kupang
Catatan ini termuat dalam pemandangan umum Fraksi NasDem yang dibacakan oleh anggota Fraksi, Esy Bire, pada sidang paripurna dengan agenda menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang, Kamis 2 November 2025.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rochard Odja bersama Wakil Ketua Jabir Marola dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Franscies, menjadi wadah Fraksi NasDem menyampaikan desakan serius kepada pemerintah.
Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Kupang segera melakukan antisipasi rencana serius terhadap pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2026. Langkah mitigasi harus disiapkan lebih awal agar tidak mengganggu stabilitas APBD dan pelayanan publik.
Terkait efisiensi, Fraksi NasDem menekankan pentingnya konsistensi perencanaan dan meminta Pemerintah menghindari tindakan di luar rencana. Semua program harus selaras dengan Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Selain itu, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dihitung secara realistis dan diukur, bukan sekedar menyesuaikan besaran belanja.
Secara khusus, Fraksi menyoroti data penurunan fiskal tahun 2026, meminta penjelasan spesifik atas penurunan pendapatan sebesar Rp 182,7 Miliar (-12,44%)
. Fraksi ekstrak mengapa penurunan Belanja Daerah (hanya 8,39%) jauh lebih kecil dibandingkan penurunan Pendapatan yang mencapai 12,44%. Keterbukaan ini dinilai berpotensi menimbulkan tekanan fiskal dan defisit. Pemerintah diminta segera menjelaskan strategi konkrit dalam menutup potensi defisit, baik melalui SILPA, Pinjaman Daerah, atau penyesuaian belanja.
Dalam aspek teknis, Fraksi NasDem mendorong struktur dan proporsi belanja yang sehat, menjaga rasio belanja pegawai agar tidak melebihi batas wajar, dan memastikan belanja modal diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Setiap program wajib memiliki indikator output dan outcome yang jelas, serta didukung oleh Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan (SHS) untuk memastikan penganggaran berbasis kinerja.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem meminta perhatian khusus agar anggaran dialokasikan secara memadai pada dinas-dinas pelayanan publik langsung, seperti di Kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. (*R14)
