KUPANG – Anggita (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Kota Kupang untuk segera mendata siswa miskin di Kota Kupang.
Berkaca kejadian siswa yang bunuh diri di Ngada, Pemkot harus segera mengambil upaya identifikasi ini untuk kemudian bisa mendesain program bantuan langsung kepada para siswa miskin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon menyatakan, Pemkot perlu memastikan data ril, di luar data BPS terkait orang tua siswa yang kurang mampu. Pemkot harus menggunakan data itu untuk mendesain program bantuan bagi para siswa.
“Ini harus dilakukan, sehingga Pemkot melalui Dikbud NTT bisa segera menyalurkan bantuan yang tepat sasaran,” kata Jemari Yoseph Dogon, Rabu (11/2/2026).
Bantuan itu, kata dia, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, minimal untuk membeli seragam, buku dan tulis.
“Saya pikir, ini sudah harus dilakukan,” sebutnya.
Dia menilai Pemkot bisa melakukan hal ini, dan paling mendesak, ketimbang anggaran Rp500 juta untuk kelurahan.
“Dana untuk kelurahan itu juga penting, tapi persoalan masa depan siswa ini juga paling penting,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang lainnya Benny Selan, juga mendorong Pemkot memberikan perhatian serius melalui langkah konkret.
Benny menekankan pentingnya Pemkot mengalokasikan dana khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui beasiswa daerah.
Menurut Benny, intervensi ini mendesak dilakukan untuk menanggung kebutuhan dasar siswa, seperti buku, seragam, dan transportasi, yang selama ini tidak tercover dari dana operasional sekolah.
Ia menegaskan, tragedi di Ngada adalah cerminan nyata dari kerentanan pendidikan yang juga membayangi Kota Kupang, di mana tantangan kehidupan perkotaan jauh lebih kompleks dengan biaya hidup yang terus melambung tinggi.
“Fakta di lapangan menunjukkan tingkat kehidupan ekonomi di perkotaan seringkali tersembunyi di balik gemerlap pembangunan, padahal masih terlihat keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Kupang masih cukup banyak yang masih bergantung sepenuhnya pada bantuan pangan nasional,” ujarnya.
Kondisi ini mempertegas bahwa ribuan anak berada dalam risiko besar akan pemenuhan kebutuhan pendidikan jika tidak segera dipayungi oleh kebijakan pemerintah yang berpihak bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Beni menilai perlunya kebijakan terintegrasi yang memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak belajarnya secara layak.
“Pemkot harus hadir melalui kebijakan beasiswa dan optimalisasi dana bantuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Kupang dalam meraih masa depan yang lebih cerah. (*R14)
