KUPANG – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Aula GMIT Filipi Kota Kupang, Sabtu, 27 Desember 2025.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini merupakan tugas konstitusional anggota DPR RI kepada masyarakat.
Kegiatan yang diikuti ratusan warga ini dibuka oleh Ketua DPD NasDem Kota Kupang yang dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Kupang, Essy Bire.
Sosialisasi diisi oleh dua narasumber, yakni Dekan Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Citra Bangsa (UCB), Bernard Mboeik dan Wakil Ketua Bidang Kader dan Organisasi Sayap DPW NasDem NTT, Yusak Meok.
Angki Hanas yang merupakan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Viktor Laiskodat, menyebut sosialisasi empat pilar meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, serta ketetapan MPR NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
“Ini merupakan tugas anggota DPR RI sebagai anggota MPR RI sesuai Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014. Empat pilar ini harus terus disosialisasikan agar masyarakat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Angki berharap melalui sosialisasi ini, peserta dapat menjadi agen penyebar nilai-nilai persahabatan di lingkungannya masing-masing.
Dekan
Ilmu Keguruan Universitas Citra Bangsa (UCB), Bernard Mboeik dalam materi sosialisasinya penekanan ideologi negara dari perspektif keberagama Fakultas agama dan suku.
Menurutnya, ideologi negara Indonesia telah dirancang khusus oleh para founding fathers untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang memilki keragaman agama dan suku serta adat istiadat.
Menurutnya nilai-nilai empat pilar kebangsaan masih sangat relevan dengan kehidupan yang terus berkembang saat ini. “Namun yang menjadi tantangan adalah implementasi yang harus dikembalikan sesuai dengan rule-nya, sehingga tidak terjadi keteraturan sosial seperti hari-hari ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bernard menegaskan keberadaan Pancasila harus dijaga bersama. “Karena selama Pancasila ada, maka Indonesia ada,” ujarnya.
Bernard juga merasa terkait nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang saat ini semakin diakui sebagai standar moral dalam berbangsa oleh generasi penerus. Ditambah lagi tidak adanya mata pelajaran Pancasila yang sudah dihapus dari kurikulum sekolah.
“Sebagai akademisi, saya mengusulkan kepada pemerintah dan melalui Partai NasDem, kalau memang serius memperjuangkan, (Pancasila) harus masuk dalam regulasi kurikulum, terutama di sekolah dasar hingga tingkat SMA,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kader dan Organisasi Sayap DPW NasDem NTT, Yusak Meok, menyebut, perbaedaan suku, agama dan kedaerahan menjadi kekuatan sekaligus kerentanan dalam menjaga persatuan.
Dirinya menyinggung soal Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di tahun 2006 yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006.
Pengetahuan dalam SKB tersebut setiap rumah ibadah yang akan dibangun harus mendapat dukungan minimal dari 60 warga sekitar yang telah mendapat pengesahan dari lurah atau kepala desa.
Menurut Meok SKB tersebut saat ini malah menjadi masalah dalam toleransi antar umat beragama dan mengganggu persatuan di Indonesia.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah bisa kembali meninjau dan melepaskan kembali SKB tersebut agar tidak terus-menerus mengancam keharmonisan antar umat beragama. (*R14)
